You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pasar Daging Murah di Kecamatan Kemayoran di Serbu Warga
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

Daging Bersubsidi di Kecamatan Kemayoran Diserbu Warga

Operasi daging bersubsidi yang serentak digelar Jakarta Pusat disambut antusias warga. Seperti di Kecamatan Kemayoran warga mulai antre untuk membeli daging murah yang di gelar di halaman kantor kecamatan sejak Jumat (1/7) pagi.

Alhamdulillah seneng ada pasar daging murah dan ini sangat membantu, jadi uangnya bisa buat beli buku dan baju sekolah

Pantauan Beritajakarta.com, antrean warga yang ingin membeli daging murah terlihat sudah mengantre sejak pukul 06.00. Bahkan antrean hingga ke jalan di depan kantor kecamatan. Warga pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dapat membeli harga daging sapi Rp 39 ribu per kilogram dan Rp 10 ribu untuk daging ayam.

Teti (38) warga Jalan Kampung Bugis Cempaka Baru mengaku senang dengan adanya pasar daging murah yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan hal ini sangat membantu, terlebih harga daging di pasar sangat mahal yakni Rp 120 ribu per kilogram.

Harga Daging Segar di Pasar Kramat Jati Mulai Turun

"Alhamdulillah seneng ada pasar daging murah dan ini sangat membantu. Jadi uangnya bisa buat beli buku dan baju sekolah," katanya.

Hal yang sama juga dikatakan, Dewi (47) warga Utan Panjang yang mengantre sejak pukul 06.00. "Ini sangat membantu sekali dan kalau bisa sering sering diadain," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11260 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1343 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1280 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1276 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye989 personBudhi Firmansyah Surapati